Paradise Papers bukan isu lama, Prabowo-Sandi Semestinya Lebih Transparan - Indeks Media

Thursday, February 7, 2019

Paradise Papers bukan isu lama, Prabowo-Sandi Semestinya Lebih Transparan

Koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selama ini dicitrakan sebagai sosok yang akan membangun Indonesia. Nyatanya belum tentu. Pasangan Capres-Cawapres ini malah berpeluang merugikan Indonesia. Keduanya masuk dalam skalndal Paradise Papers. Mereka tercatat dalam daftar klien firma hukum Appleby dan Asiaciti Trust yang terungkap dalam laporan terbaru hasil kolaborasi investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Paradise Papers.

Orang-orang Indonesia lain yang disebutkan dalam data ICIJ ternyata adalah bagian dari Koalisi Prabowo Sandi, yakni kedua anak Soeharto, Tommy dan Mamiek Suharto.

Kasus Paradise-Panama Papers

Paradise Papers adalah pembocoran dokumen rahasia skala besar yang terutama berasal dari sebuah firma hukum lepas pantai, yang menggambarkan secara rinci aktivitas perpajakan orang-orang kaya dan terkenal. Ini adalah pembocoran raksasa terbaru dalam jenisnya.

Semuanya dimulai pada bocornya dokumen Panama Papers di Tahun 2016, yang menjadi biang, alias induk dari semua pembocoran dokumen dalam hal ukuran data. Jika Anda menyangka pembocoran kabel diplomatik Wikileaks pada tahun 2010 merupakan hal yang besar, ketahuilah: data Panama Papers ini 1.500 kali lipat lebih banyak.

Panama Papers mengemuka setelah seorang sumber anonim menghubungi wartawan surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung pada tahun 2015 dan memasok dokumen terenkripsi dari firma hukum Panama, Mossack Fonseca. Firma Hukum ini menjual perusahaan-perusahaan anonim lepas pantai yang membuat para pemilik uang bisa menyembunyikan aktivitas bisnis mereka.

Cukup banyak nama dari Indonesia yang disebut-sebut. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan waktu itu, Luhut Pandjaitan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Wakil Gubernur Jakarta saat itu, Sandiaga Uno.

Namun para tokoh itu memberikan penjelasan masing-masing tentang mengapa nama mereka masuk Panama Papers. Dan karier politik mereka tak terganggu sama sekali.

Tahun berikutnya, yaitu pada 2017, kembali bocor dokumen yang dinamakan Paradise Papers, yang juga berisikan beberapa nama tokoh dari Indonesia. Tiga nama warga Indonesia yang tercantum adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan dua anak mantan penguasa Orde Baru, Soeharto, yang jatuh dalam Reformasi 1998, yaitu Hoetomo mandala Putera alias Tommy Soeharto, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, alias Mamiek.

Tommy, yang merupakan pimpinan Humpuss Group, pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup pada tahun 2000.

ICIJ juga mencatat alamat yang sama untuk Asia Market dan V Power, perusahaan yang terdaftar di Bahama dan dimiliki Tommy Suharto dan memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini, menurut catatan Securities and Exchange Commision.

Data dari Appleyby, firma hukum di Bermuda yang mengeluarkan data, juga mencakup informasi tentang perusahaan patungan di Bermuda antara cabang Humpuss dan NLD, perusahaan iklan Australia.

Menurut laporan setempat pada 1997, perusahaan patungan itu membuat Tommy Suharto dan mitranya dari Australia mendirikan bisnis papan reklame pinggir jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai “”pengemplang pajak.””

Sementara Mamiek disebutkan adalah wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama Maher Algadri, eksekutif Kodel Group, salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Suharto, menurut Forbes.

Prabowo Subianto disebutkan pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda.

Perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini tercatat sebagai ‘penunggak utang’, dan ditutup pada 2004. Perusahaan di Singapura yang namanya juga Nusantara Energy Resources kini adalah bagian dari Nusantara Group, dan sebagian dimiliki oleh Prabowo, menurut media di Indonesia.

Sanggahan dan Penyangkalan

Menanggapi tuduhan tersebut, Tommy dan Mamiek tidak memberikan pernyataan apapun pada saat dokumen tersebut beredar, sementara Sandiaga mengatakan semua yang ia lakukan adalah bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan. Ia berujar telah melakukan investasi sesuai dengan koridor hukum dan kaidah-kaidah good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. “”Alhamdulillah perusahaan yang saya mulai dari tiga orang karyawan sekarang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi tiga puluh ribu karyawan,”” ujar dia.

Sandi menjelaskan bahwa perusahaannya mendirikan perusahaan offshore karena iklim investasi di Indonesia belum memadai seperti di negara-negara yang sering disebut tax haven. Ia menyebut sejumlah keuntungan menggunakan jasa Mossack Fonseca ialah seperti proses perizinan yang cepat dan hukum yang pasti di negara tempat perusahaan terdaftar. “”Tujuannya (mendirikan perusahaan offshore) menciptakan lapangan kerja dan supaya bisa berinvestasi di Indonesia. Kenapa Indonesia enggak bikin kawasan ekonomi khusus sehingga para investor tidak khawatir terhadap kepastian hukum,”” ujarnya.

Sementara Prabowo tidak memberikan tanggapan apapun kecuali komentar dari Fadli Zon.

Fadli Zon, wakil ketua Partai Gerindra, mengatakan Prabowo tak memiliki kaitan dengan Nusantara Energy Resources dan menyanggah bahwa perusahaan itu mengemplang pajak dan bahwa perusahaan itu tidak aktif sejak didirikan.

“”Ini adalah perusahan satu dolar,”” kata Fadli kepada mitra ICIJ di Indonesia, TEMPO. Ia juga mengatakan perusahaan itu dididirikan untuk eksplorasi minyak dan gas dan bahwa sejumlah politikus terlibat. Namun ia tidak tahu bagaimana keterlibatan mereka di perusahaan itu.

Mencurigakan atau Tidak

Paradise Papers berisi 13,4 juta dokumen hasil bocoran data milik firma hukum Appleby. Dokumen diperoleh wartawan surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung sekitar satu tahun lalu, kemudian wartawan tersebut meminta ICIJ untuk melakukan penyelidikan bersama.

“”Appleby lebih elit dibandingkan Mossack Fonseca (sumber dokumen Panama Papers), sehingga hanya segelintir orang Indonesia yang menggunakan jasa firma hukum Appleby,”” kata salah satu pendiri ICIJ, Andreas Harsono.

Andreas mengatakan penggunaan perusahaan cangkang di negara surga pajak, memang tak melanggar hukum. “”Namun secara moral dipertanyakan, karena kegiatan ini berpotensi menyembunyikan pajak,”” kata Andreas.

Wartawan Tempo, Wahyu Dhyatmika, adalah anggota tim ICIJ yang menganalisis dokumen itu sejak awal tahun lalu. Menurut dia, secara hukum, memiliki perusahaan cangkang di luar Indonesia bukanlah tindakan ilegal. Namun komitmen transparansi dan akuntabilitas para tokoh serta pejabat publik pemilik perusahaan cangkang itu patut dipertanyakan. “Menggunakan jasa law firm seperti itu mengandung derajat kerahasiaan yang tinggi, bahkan di luar sepengetahuan negara,” kata Pemimpin Redaksi Tempo.co itu 2017 lalu.

Meskipun masing-masing nama yang tercantum di dalamnya memberikan sanggahan dan bantahan atas kebenaran dokumen tersebut, tetapi mereka tidak berusaha meyakinkan dengan memberikan pernyataan disertai dengan rincian dokumen-dokumen yang membuktikan sanggahan mereka benar adanya.

Indikasi yang umumnya terjadi dari mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri, terutama negara-negara yang termasuk ke dalam ‘Surga Pajak’ adalah dalam rangka ‘memindahkan’ sebagian kecil atau besar dari kekayaan mereka ke perusahaan tersebut, guna menghindari pembayaran pajak untuk Negara yang mereka tinggali, dan dalam kasus ini berarti Prabowo, Sandiaga, Mamiek, dan Tommy Soeharto juga dicurigai memiliki indikasi tersebut.

Nama-nama tokoh luar yang tersangkut kasus Panama-Paradise Papers banyak sekali yang memilih untuk mengundurkan diri sebagai bentuk dari tanggung jawab mereka, atau bahkan dicopot jabatannya oleh institusi yang lebih tinggi, seperti Perdana Menteri Islandia yang dicopot jabatannya oleh Mahkamah Agung dan Perdana Menteri Pakistan yang “”dipaksa’ mengundurkan diri akibat tekanan publik.

Uniknya, di Indonesia nama-nama yang disebut di dalam dokumen tersebut, alih-alih dilakukan penyelidikan, bahkan dua diantara mereka yaitu Prabowo dan Sandiaga malah maju sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk pemilu yang akan berlangsung pada tahun ini. Hanya bermodalkan ‘no coment’ ataupun sanggahan lisan mereka bisa bebas berkeliaran dan bahkan berani maju sebagai calon pemimpin negara.

Alangkah bijaknya apabila budaya ‘malu’ atau minimal ‘tahu diri’ lebih dimiliki lagi oleh para politisi di tanah air kita ini, dan tentunya sebagai rakyat yang tinggal di negara demokrasi, masyarakat sebaiknya harus lebih kritis dalam menilai dan menanggapi kasus-kasus seperti ini dan tidak dibutakan oleh fanatisme terhadap suatu individu semata.

Misalnya kita lihat dari tanggapan Sandiaga di atas, yang berkilah bahwa dirinya mendirikan perusahaan offshore di negara-negara ‘bebas pajak’ dikarenakan di Indonesia iklim investasi belum memadai, menciptakan lapangan kerja, dan bisa berinvestasi di Indonesia.

Apabila pernyataan tersebut kita coba nilai secara objektif, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul diantaranya adalah sebagai berikut:

– Kenapa harus di negara ‘bebas pajak’ ? Kenapa tidak di negara maju lainnya yang menerapkan pajak ? Apa bedanya iklim investasi di negara “”bebas pajak”” dengan di negara yang menerapkan pajak, dan dengan di Indonesia?
– Kenapa menciptakan lapangan kerja untuk SDM di luar negeri dan bukan untuk anak bangsa di Indonesia? Kenapa menyalahkan Indonesia yang tidak bikin kawasan ekonomi khusus sementara banyak pengusaha yang berinvestasi di sini?

Mungkin hanya Sandiaga yang tahu jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi bisa apabila kita coba menarik kesimpulan “”ngawur””, bisa dismpulkan seperti ini:
– Sandiaga tidak mau membayar pajak untuk perusahaan offshore -nya tersebut sehingga negara-negara tax haven yang dipilih
– Sandiaga tidak ingin membuka lapangan kerja untuk SDM dalam negeri di perusahaan offshore nya tersebut.
– Sandiaga bukanlah pengusaha yang bisa beradaptasi dengan aturan-aturan lokal dari suatu negara dan lebih memilih “”jalan pintas”” serta “”cara mudah””
– Yang paling “”ngawur””, yaitu Sandiaga menyimpan hartanya di perusahaan offshore guna menghindari membayar pajak kepada pemerintah Indonesia, pajak yang nantinya akan digunakan untuk membangun negara ini supaya masyarakat kita bisa lebih maju dan tidak kalah dengan negara-negara luar.

Sementara terkait sanggahan Fadli Zon atas tuduhan pengemplangan pajak oleh Prabowo, kita juga bisa menanyakan beberapa hal dari pernyataannya tersebut:
– Kenapa disebut perusahaan satu dolar? Siapa kira-kira yang mau membuang uang mendirikan perusahaan di negara bebas pajak dan ujung-ujungnya tidak digunakan?
– Dia sendiri tidak tahu bagaimana keterlibatan Prabowo dan para politikus tetapi kenapa memberi sanggahan? Karena dia Wakil Ketua Gerindra?
– Bagaimana status eksplorasi gas dan minyak di negara-negara tersebut? Apakah tidak berhasil karena tidak ada sumber daya alam?
– Dan apabila diambil kesimpulan “”ngawur””, Prabowo mendirikan perusahaan di sana untuk mengendapkan hartanya supaya menghindari pajak dari pemerintah Indonesia.

Kesimpulannya, meskipun itu memang hak mutlak mereka dalam mengelola bisnis dan perusahaan milik mereka sendiri,dan memang ternyata tidak melanggar hukum, tetapi yang perlu dipertanyakan adalah kenapa itu mesti dilakukan dan mengapa masing-masing tidak ada yang memberikan penjelasan dan transparansi demi sekedar menenangkan publik? Terutama karena Prabowo-Sandi saat ini maju menjadi calon pemimpin untuk negara ini, sehingga rakyat berhak tahu rekam jejak dan kebenaran dari segala hal yang mereka lakukan di masa lalu.

Masyarakat harus peduli, karena kalau nantinya mereka menang dan ternyata motif mereka adalah kesimpulan “”ngawur”” yang disebutkan di atas, berarti selama 5 tahun kita akan dipimpin oleh orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, dan mengindikasikan tindakan korupsi malah akan semakin menggerogoti pemerintahan kita yang berakibat rakyat juga yang menjadi korbannya akibat adanya penyelewengan dana di mana-mana.

Semoga tidak terjadi seperti itu.

No comments:

Post a Comment